Peraturan dalam Industri Pangan

Dalam membangun sebuah usaha tentunya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Dalam industri pangan pun terdapat berbagai macam perundang-undangan yang mengatur atau meregulasi segala aspek yang berkaitan dengan industri pangan.

Beberapa peraturan atau Undang-Undang yang bersinggungan dengan Industri Pangan antara lain yaitu:

UU Perseroan Terbatas (PT)
UU Perseroan Terbatas diatur dalam UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Lalu apa yang dimaksud dengan badan hukum? Badan hukum adalah personifikasi/pengorangan suatu lembaga sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama layaknya seseorang di mata hukum.

UU Ketenagakerjaan
UU Ketenagakerjaan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003. Dalam UU ini antara lain diatur mengenai perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, pelatihan kerja, perjanjian kerja berkitan dengan upah, hak dan kewajiban, dan sebagainya.

UU Pajak
UU Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007. Dalam UU ini antara lain diatur mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak, tata cara pembayaran pajak, dan sebagainya.

UU Perdagangan
UU Perdagangan diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 yang secara umum mengatur mengenai perizinan usaha, perdagangan dalam maupun luar negeri, distribusi barang, sarana perdagangan dan sebagainya.

UU Hak Cipta
UU Hak Cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang memiliki peranan strategis.

Sertifikasi Halal
Dalam memperoleh sertifikasi halal, tidak hanya kandungan bahannya yang diperiksa, melainkan proses produksinya juga diperiksa.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEAMANAN PANGAN DAN KEBEBASAN BENIH